Puskesmas Sebagai
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah diIndonesia
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Praktek bisnis
yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan
kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang
bermutu dan berkesinambungan. Sedangkan Standar Pelayanan Minimum adalah
spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan
oleh BLU kepada masyarakat.
Rencana kerja
dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan
disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan
anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian Negara /lembaga
/SKPD/ pemerintah daerah.
Suatu satuan
kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan
PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan
administratif.
TOGA percontohan Desa Model
Posyandu
Persyaratan
substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan
menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:
- Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum
- Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
- Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
Persyaratan teknis terpenuhi apabila:
- kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan
- kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.
Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan
dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:
- pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- pola tata kelola;
- rencana strategis bisnis;
- laporan keuangan pokok;
- standar pelayanan minimum; dan
- laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
Pejabat pengelola BLU terdiri atas:
a. Pemimpin ;
b. Pejabat keuangan; dan
c. Pejabat teknis.
Pemimpin sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU yang berkewajiban:
a. menyiapkan rencana strategis bisnis BLU;
b. menyiapkan RBA tahunan;
c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.
Pejabat keuangan BLU sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban :
a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU;
c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU;
g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
Pejabat teknis BLU sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA; dan
c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
Pejabat
pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil
dan/atau tenaga profesional nonpegawai negeri sipil sesuai dengan
kebutuhan BLU.
Dengan pola
pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka
pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja,
pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Kepada BLU juga diberikan
kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta
kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan
kontribusinya. Tetapi sebagai pengimbang, BLU dikendalikan secara ketat
dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam
pertanggungjawabannya.
Dalam Peraturan
Pemerintah ini, BLU wajib menghitung harga pokok dari layanannya dengan
kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh menteri teknis pembina.
Demikian pula dalam pertanggungjawabannya, BLU harus mampu menghitung
dan menyajikan anggaran yang digunakannya dalam kaitannya dengan layanan
yang telah direalisasikan.
Oleh karena
itu, BLU berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya.
Kedua belah pihak menandatangani kontrak kinerja (a contractual performance agreement),
dimana menteri/pimpinan lembaga induk bertanggung jawab atas kebijakan
layanan yang hendak dihasilkan, dan BLU bertanggung jawab untuk
menyajikan layanan yang diminta.
Dengan
sifat-sifat tersebut, BLU tetap menjadi instansi pemerintah yang tidak
dipisahkan. Dan karenanya, seluruh pendapatan yang diperolehnya dari non
APBN/APBD dilaporkan dan dikonsolidasikan dalam pertanggungjawaban
APBN/APBD.
Sehubungan
dengan privilese yang diberikan dan tuntutan khusus yang diharapkan dari
BLU, keberadaannya harus diseleksi dengan tata kelola khusus. Untuk
itu, menteri/pimpinan lembaga/satuan kerja dinas terkait diberi
kewajiban untuk membina aspek teknis BLU, sementara Menteri
Keuangan/PPKD berfungsi sebagai pembina di bidang pengelolaan keuangan.
Pola BLU
tersedia untuk diterapkan oleh setiap instansi pemerintah yang secara
fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional. Instansi
dimaksud dapat berasal dari dan berkedudukan pada berbagai jenjang
eselon atau non eselon. Sehubungan dengan itu, organisasi dan struktur
instansi pemerintah yang berkehendak menerapkan PPK-BLU kemungkinan
memerlukan penyesuaian dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Dengan
demikian, BLU diharapkan tidak sekedar sebagai format baru dalam
pengelolaan APBN/APBD, tetapi BLU diharapkan untuk menyuburkan pewadahan
baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi
meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Asas BLU yang lainnya adalah:
- Pejabat BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada pimpinan instansi induk,
- BLU tidak mencari laba,
- Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak terpisah,
- Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.
Puskesmas
sebagai BLU, diberikan kebebasan dalam meningkatkan pelayanannya ke
masyarakat. Puskesmas akan mengelola sendiri keuangannya, tanpa memiliki
ketergantungan ke Pemkot seperti yang terjadi selama ini
Gagasan untuk menjadi
BLUD sudah jelas secara institusional menjadi badan layan umum. Dalam
hal ini, layanan kesehatan diberikan keleluasaan dalam konteks mengelola
baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) hingga penganggaran.
Demi memberikan
pelayanan yang yang lebih maksimal terhadap masyarakat, maka perubahan
puskesmas menjadi BLUD bukan tidak mungkin untuk diwujudkan.
Senam Lansia
Sumber:
- PP RI No.23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Wikipedia Bahasa Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Rare Heroes Chance)
(Rare Heroes Guaranteed)
Shrine Maiden Secretary+[R+]
